perpres psn
2018/NO.ID : 7 HLM. 18, LN.E. 79, LN.id: 17 hlm.GO. Tipe Dokumen.109/2020 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).€ Menko Airlangga juga menerangkan, “Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Sep 14, 2022 · Dengan demikikian, aturan PSN yang berlaku tahun 2021 ini adalah PP Kemudahan PSN dan Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Dec 27, 2019 · (KPPIP, 27/12/2019) Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi pada tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program, dan terakhir direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres 56/2018 hingga meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Abstrak.setkab.CO, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk akselerasi PSN. Dalam beleid tersebut, mencakup 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. 80, LN. Pada perpres sebelumnya, tidak ada frasa "program" dalam definisi PSN yang tertuang pada Pasal 1 angka 1.2018/NO. a. Sejumlah inftrastuktur ketenagalistrikan di Indonesia sudah terbangun dan terus dilanjutkan sebagai Proyek Strategis Nasional atau PSN, termasuk yang ada di daftar Proyek Strategis Nasional 2021 saat ini. bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional; b. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018.E. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional “Perpres 109/2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional,” jelas Airlangga. Salah satunya Bendungan Bener yang berlokasi di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. JAKARTA, KOMPAS. T. 2019. Judul.U. Pendanaan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung bersumber dari: 1) penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; 2 a. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendanaan pengadaan tanah PSN bakal dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk akselerasi PSN. 2020.2022/No. Peraturan Presiden. Sebanyak 201 proyek dan 10 program dari 23 sektor dengan nilai investasi sebesar Rp4. T. “Antara lain terkait dengan perizinan PSN, pemberian stimulus untuk BPHTB atas PSN, dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya. Jika Perpres 56/2017 spesifik ditujukan untuk PSN, maka kebijakan terbaru ini justru diperluas untuk kepentingan proyek-proyek selain PSN. 58, LN.U.109, LN. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pada saat PP ini mulai berlaku, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor S Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan peraturan pelaksanaannya Created Date: 11/26/2020 12:46:21 PM PERPRES No. Peraturan Presiden. Sebanyak 201 proyek dan 10 program dari 23 sektor dengan nilai investasi sebesar Rp4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tipe Dokumen. Perubahan daftar PSN diawali dari Rapat Terbatas pada 16 Juli 2021 hingga ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Prekonomian pada tanggal 10 September 2021 dan diundangkan pada 13 September 2021 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dengan jumlah proyek PSN menjadi 208 proyek dan 10 program PSN.SETKAB. melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 2019. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022. Pendanaan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung bersumber dari: 1) penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan; 2 a. Peraturan Tentang Unduh; PP Nomor 43 Tahun 2021. Judul. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. 58, LN. Created Date: 11/26/2020 12:46:21 PM Perpres PSN sebagai Masalah dalam Tataran Normatif. Pemerintah berargumen bahwa Perpres No. 79, LN. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. Dokumen ini berisi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan mekanisme proyek strategis nasional. Bentuk. Nov 16, 2020 · Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 PSN. Indonesia, Pemerintah Pusat. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- 2.go.172, jdih. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Program-program strategis nasional tersebut terang Airlangga memperluas ruang lingkup dari PSN sebelumnya yang hanya 3 program menjadi 10 program. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Nov 17, 2020 · PERPRES No. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. LN.”€ Peraturan Presiden No. Judul.o Perpres 122/2016 dilaksanakan bertahap mulai dari pembahasan teknis yang dieskalasi hingga Rapat tingkat Menteri dan melibatkan banyak stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah sebagai representasi dari masyarakat.id: 17 hlm. Menko Airlangga juga menerangkan, “Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 109 Tahun 2020.,Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,Proyek Strategis Nasional,Ekonomi Indonesia,Jakarta,Airlangga Hartarto ABSTRAK: Untuk menjalankan fungsi lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditugaskan oleh Presiden sebagaimana yang diatur ddam Pasal 5 huruf i Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara, perlu penugasan khusus. Peraturan Presiden (PERPRES) NO.CO, JAKARTA -- Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk akselerasi PSN. Indonesia, Pemerintah Pusat. meningkatkan pengawasan atas tata kelola ( governance) percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b.setneg. Sejak 2016 sampai 20 PERPRES No. Disusul jalan dan jembatan 56 proyek dan pembangunan kawasan 19 proyek. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024. Perpres ini mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Pembangunan bendungan dan irigasi menjadi proyek terbanyak, yakni 57 proyek. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang Beberapa materi pokok dan substansi pengaturan dalam Perpres 109/2020 yang ditambahkan bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lampiran: 30 hlm. Perpres ini selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. T.SETKAB. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan EKBIS. Pembangunan bendungan dan irigasi menjadi proyek terbanyak, yakni 57 proyek.10, JDIH.224, JDIH. Bentuk.809,7 triliun masuk dalam daftar PSN terbaru.id : 7 hlm. T.ID : 7 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Judul. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perpres ini selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.2017/NO. PSN. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan Nov 27, 2020 · EKBIS. 56, LN.SETKAB.com - Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 resmi ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 September 2022. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. 102/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) sehingga perpres tersebut perlu diganti. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 MATERI POKOK PERATURAN.GO. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 proyek dan tiga program. TEMPO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur.Pada perpres sebelumnya, tidak ada frasa "program" dalam definisi PSN yang tertuang pada Pasal 1 angka 1. 80, LN.2019/NO. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, dan penambahan 2 pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA Nov 27, 2020 · Berdasarkan perpres tersebut, PSN didefinisikan sebagai proyek serta program yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.2020/NO. Proses Evaluasi PSN yang berjenjang membahas pemenuhan terhadap 2020. Perpres ini mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015.809,7 triliun. Bahwa pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional; Pasal 1 angka 1 : perubahannya hanya mempertegas proyek dan/atau program strategis nasional, dimana sebelumnya hanya Nov 27, 2020 · Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan.CO. 109 Tahun 2020. (KPPIP, 27/12/2019) Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi pada tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program, dan terakhir direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Perpres 56/2018 hingga meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Dalam lingkup ilmu perundang-undangan Perpres Bagi sekelompok ahli, penyebutan peraturan presiden (perpres), pengganti keputusan presiden yang .119, LL SETKAB : 8 HLM. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam beleid tersebut, mencakup 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Lebih jauh lagi, proses evaluasi PSN berdasarkan Perpres 75/2014 j. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga Perpres ini mengubah Pasal 5 dan lampiran dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Peraturan Perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024. Bahwa pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional; Pasal 1 angka 1 : perubahannya hanya mempertegas proyek dan/atau program strategis nasional, dimana sebelumnya hanya Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).2022/No. Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.107, LL SETKAB : 3 HLM.€ Menko Airlangga juga menerangkan, “Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. 64.id : 7 hlm. Perpres PSN dalam Tataran Praktik Implementasinya Pembahasan dari tataran praktik implementasi Perpres PSN adalah dilihat dari substansinya menyangkut pengaturan yang memiliki ranah perdebatan secara akademik berkenaan dengan dua hal, yaitu pertama, kesan pertentangan antara rencana tata ruang wilayah dengan PSN dan kedua, jaminan perlindungan Kontak Kami.”€ Peraturan Presiden No. Perpres ini mengatur mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang memuat: 1) narasi, 2) Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana; dan 3) Matriks Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memuat Proyek PERPRES No. 2020. Lampiran: 30 hlm. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Nov 3, 2020 · Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta. Dokumen ini berisi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan mekanisme proyek strategis nasional.GO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020. PERPRES 109 TAHUN 2020.Menko Airlangga juga menerangkan, “Perpres Nomor 109 Tahun 2020 selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup Pengembangan 10 PSN, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. “Antara lain terkait dengan perizinan PSN, pemberian stimulus untuk BPHTB atas PSN, dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.go. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Disusul jalan dan jembatan 56 proyek dan pembangunan kawasan 19 proyek. 109 tahun 2020.2017/NO. Dari penjelasan di atas, proyek berkategori PSN yang masih harus dituntaskan hingga 2024 adalah sebanyak 65 proyek.ID : 7 HLM. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 JAKARTA, KOMPAS.setkab. Nomor. Nomor.E. Melalui Inpres 1 tahun 2016, Presiden menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk : a. HR.2020/No. PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH. Judul. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. Proyek dan Program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar Judul. REPUBLIKA. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tipe Dokumen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PERPRES No. Dalam Pasal 5 Perpres ini ditambahkan satu ayat yang mengatur mengenai rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana diatur dalam Lampiran V Perpres ini. T. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 109 Tahun 2020, dari total 201 PSN, 48 di antaranya berupa sektor pembangunan bendungan. Nov 27, 2020 · Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 56, LN. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Peraturan Tentang Unduh; PP Nomor 43 Tahun 2021. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden (PERPRES) NO.GO. Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.SETKAB. Nah, tahun ini pemerintah kembali menambah sebanyak 13 PSN baru. Perpres Nomor 56 Proyek Strategis Nasional (disingkat PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024. Judul. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Perpres ini mengatur tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.